Meterai dalam Perjanjian

Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikelarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen. Meterai bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian, seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Fungsi meterai secara garis besar adalah alat untuk membayar pajak dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti atau keterangan. Menurut UU Bea Meterai, bea meterai dikenakan atas dua jenis dokumen, yaitu:

1. dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
2. dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kedudukan meterai dalam perjanjian adalah karena termasuk dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian bersifat perdata dan agar surat perjanjian dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan, bukan sebagai syarat sah perjanjian.

Meterai tempel dalam perjanjian, pembubuhannya direkatkan seluruhnya utuh dan tidak rusak di tempat tanda tangan akan dibubuhkan. Tanda tangan tersebut dibubuhkan sebagian di atas kertas dan sebagian di atas meterai tempel disertai dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya penandatanganan.

Adapun jika Anda menggunakan meterai elektronik, maka Anda perlu membubuhkan meterai elektronik melalui sistem meterai elektronik pada dokumen. Anda perlu memperhatikan petunjuk penggunaan yang merupakan satu kesatuan dengan sistem meterai elektronik. Untuk meterai elektronik memiliki kode unik berupa 22 digit nomor seri meterai elektronik dan keterangan tertentu yaitu gambar lambang Garuda Pancasila, tulisan “METERAI ELEKTRONIK” dan angka dan tulisan yang menunjukkan tarif bea meterai.

Selain kedua jenis meterai tersebut, terdapat juga meterai dalam bentuk lain yaitu meterai teraan, meterai komputerisasi dan meterai percetakan yang selengkapnya diatur di dalam PMK 134/2021.

Hukum Publik dan Hukum Privat

Menurut C.S.T. Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum, hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sedangkan hukum privat sebagai hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Pembagian hukum publik dan hukum privat merupakan pembagian klasik yang meski banyak diperdebatkan tetapi masih dipergunakan hingga sekarang. Peraturan hukum publik bersifat memaksa sedangkan peraturan hukum privat bersifat melengkapi, meskipun ada juga yang memaksa. Berbeda dari hukum publik, hubungan hukum privat didasarkan pada asas otonomi dan kebebasan para pihak atau subjek yang kedudukannya sejajar. Subjeknya antarperorangan, sekalipun penguasa atau pemerintah bisa menjadi subjek yang berinisiatif mempertahankan hak dan kepentingannya sendiri. Hukum privat bersifat melengkapi atau tidak memaksa walaupun ada juga yang memaksa. Secara garis besar, menurut pembagiaan saat ini, perbedaannya pada kepentingan yang diatur. Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umum. Contohnya, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi negara. Sementara itu, hukum privat mengatur relasi sesama manusia atau perorangan. Contohnya, hukum perdata, hukum dagang

Memutuskan Perjanjian Sepihak

Dalam suatu perjanjian, diatur berbagai hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, atau melaksanakan perjanjian tetapi tidak sebagaimana mestinya, yang bersangkutan dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. seseorang dikatakan wanprestasi jika: 1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan. 2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana mestinya. 4. Melakukan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan berdasarkan perjanjian. Dalam perjanjian untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka ia wajib memberikan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, sebagaimana diatur Pasal 1239 KUH Perdata. Pada dasarnya Perjanjian dapat dibatalkan sepihak namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 1266 KUHPerdata yang intinya menyatakan perjanjian antar pihak harus memuat klausul “apabila salah satu pihak/pihak tertentu lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, maka perjanjian dapat dibatalkan”. Namun keadaan tersebut juga harus tetap meminta penetapan pada pengadilan dan secara nyata ada salah satu pihak yang wanprestasi (ingkar janji). Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4/Yur/Pdt/2018, menyatakan: “Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum”. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, seseorang dapat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi atas tindakan salah satu pihak yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHperdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan jika permintaan ganti rugi atas pembatalan perjanjian secara sepihak harus memenuhi adanya pelanggaran hukum dan kerugian yang nyata.

MEMBUAT SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK SECARA MANDIRI

Sertifikat hak atas tanah merupakan bukti surat (tertulis) memiliki banyak fungsi bagi pemiliknya, dan salah satu fungsi utama sertifikat adalah sebagai bukti yang kuat. Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki. Memiliki dokumen yang legalitas berarti memiliki bukti terkuat atas penguasaan lahan. Tentu saja kepemilikan sertifikat tanah harus dibuktikan dengan benar, maka itu pembuatannya pun sangatlah penting. Pengurusan sertifikat tanah dilakukan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan informasi dari laman ATR BPN Pemberian Hak Milik Perorangan, syarat yang dokumen untuk membuat sertifikat tanah hak milik adalah: 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; 2. Surat kuasa apabila dikuasakan; 3. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; 4. Bukti asli perolehan tanah atau alas hak; 5. Surat-surat bukti asli pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah; 6. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak); 7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayang uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak). Dalam proses pendaftaran untuk membuat sertifikat tanah, Anda juga perlu memperhatikan syarat berikut ini: 1. Identitas diri; 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon; 3. Pernyataan tanah tidak sengketa; dan 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik. Dalam proses pendaftaran tanah guna mendapatkan sertifikat, penting sekali untuk mengetahui Pembukuan Hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (1) PP 24/1997 yakni hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukuannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, bagi tanah dengan data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap serta tidak ada yang disengketakan, maka dilakukan pembukuannya dalam buku tanah.

Legalitas Tanda Tangan Elektronik

Transformasi digital sedang gencar saat ini. Hampir seluruh aspek pada kegiatan sehari-hari terdampak efek transformasi digital. Yakni dari yang semula dilakukan secara manual, kini dilakukan melalui handphone. Terlebih saat ini dunia sedang menghadapi sebuah kondisi ketika perubahan terjadi begitu cepat, tidak pasti, kompleks dan ambigu yang disebabkan karena transformasi digital atau teknologi atau lebih dikenal dengan VUCA. Salah satu bentuk dari transformasi digital tersebut adalah penerapan tandatangan elektronik dalam dokumen dinas seperti yang dilakukan di Kabupaten Sumedang. Dengan menggunakan tanda tangan elektronik, lembaga tersebut telah menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik dan memanfaatkan teknologi secara optimal yakni telah melaksanakan salah satu tujuan strategis e-government. Lalu bagaimana dengan kekuatan hukum dan keamanan dari pemalsuan? Menurut UU ITE, tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi dan autentifikasi atas identitas penandatangganan sekaligus untuk menjamin keutuhan dan keautentikan dokumen. Sama dengan tanda tangan manual, tanda tangan elektronik bersifat unik yakni tanda tangan elektronik seseorang akan berbeda dengan tanda tangan orang lain. Mengenai kekuatan hukum dan akibat hukum, tanda tangan elektronik disamakan dengan tanda tangan manual sebagaimana dijamin dalam penjelasan Pasal 11 UU ITE. Maka Pasal 1869 jo Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 Ordonansi 1867 No. 29 juga berlaku pada tanda tangan elektronik sehingga dengan diberi tanda tangan elektronik maka dokumen elektronik tersebut memilki kekuatan hukum. Dengan menandatangani, menunjukkan persetujuan penandatanggan atas informasi atau dokumen elektronik yang ditandatangganinya sekaligus menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam tulisan tersebut. Untuk dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah maka tanda tangan elektronik harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE yaitu: 1. Data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan; 2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penandatangan 3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatangganan dapat diketahui 4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terakit dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatangganan dapat diketahui 5. Terdapat cara tertentu yang dapat diapakai untuk mengindetifikasi siapa penandatangganannya; dan 6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penadatangganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. Tanda tangan elektronik terbagi dua macam yaitu tanda tangan tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tanda tangan yang tidak tersetifikasi mempunyai kekuatan pembuktian yang lemah dibandingkan tanda tangan yang tersertifikasi. Sertifikasi tanda tangan elektronik diterbitkan oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. Penyelenggara sertifikat elektronik terdiri atas penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia dan penyelenggara sertifikasi elektronik asing. Setiap penyelenggara sertifikasi elektronik harus mendapat pengakuan dari menteri komunikasi dan informatika. Dari pihak pemerintah, saat ini terdapat beberapa kementrian/lembaga yang menerbitkan sertifikat elektronik yakni Dirjen Pajak, Lembaga Sandi Negara (BSSN), dan IPTEKnet BPPT.

Izin Usaha Bisnis Makanan Rumahan

Penting untuk diketahui bahwa makanan dan minuman yang digunakan untuk masyarakat harus berdasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Selain itu, makanan dan minuman hanya bisa diedarkan setelah menerima izin usaha makanan dan minuman atau memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat/daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, izin usaha makanan dan minumannya dicabut, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun standar dalam hal ini menurut penjelasan UU Cipta Kerja antara lain terkait dengan pemberian tanda atau label yang berisi: 1. nama produk; 2. daftar bahan yang digunakan; 3. berat bersih atau isi bersih; 4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan makanan dan minuman ke dalam wilayah Indonesia; dan 5. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa. Pada dasarnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Adapun untuk pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin usaha makanan rumahan atau izin produksi pangan olahan industri rumah tangga. Izin usaha makanan rumahan ini diberikan dalam bentuk sertifikat produksi pangan olahan industri rumah tangga dan diterbitkan oleh bupati/wali kota. Penerbitan sertifikat tersebut harus memenuhi persyaratan yang meliputi: 1. jenis pangan; 2. tata cara penilaian; dan 3. tata cara pemberian izin produksi. Namun, kewajiban memiliki izin edar dan izin produksi makanan rumahan tersebut dikecualikan untuk pangan olahan yang: 1. memiliki umur simpan kurang dari 7 hari; 2. digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku pangan dan tidak dijual secara langsung kepada konsumen akhir; dan 3. dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dalam jumlah terbatas untuk keperluan: a. permohonan surat persetujuan pendaftaran; b. penelitian; atau c. konsumsi sendiri. Selanjutnya, dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga disebutkan bahwa sertifikat untuk produksi pangan olahan industri rumah tangga disebut dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (“SPP-IRT”). SPP-IRT diterbitkan oleh bupati/wali kota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan diberikan kepada industri rumah tangga pangan (“IRTP”) yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan; 2. hasil pemeriksaan sarana produksi pangan produksi IRTP memenuhi syarat; dan 3. label pangan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. SPP-IRT berlaku paling lama 5 tahun terhitung sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang melalui permohonan SPP-IRT yang dapat diajukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir. Apabila masa berlaku SPP-IRT telah berakhir, pangan produksi IRTP dilarang untuk diedarkan. Selanjutnya, ketentuan/persyaratan memperoleh SPP-IRT untuk jenis pangan IRTP yang diizinkan diproduksi tercantum dalam Lampiran II PBPOM 22/2018 yang menerangkan bahwa jenis pangan yang diizinkan untuk diproduksi dalam rangka memperoleh SPP-IRT merupakan pangan yang bukan: 1. pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial atau pasteurisasi; 2. pangan yang diproses dengan pembekuan (frozen food) yang penyimpanannya memerlukan lemari pembeku; 3. pangan olahan asal hewan yang disimpan dingin/beku; dan 4. pangan diet khusus dan pangan keperluan medis khusus, antara lain MP-ASI, booster ASI, formula bayi, formula lanjutan, pangan untuk penderita diabetes.

Surat Kuasa

Surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam Pasal 1792 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2020, Surat Kuasa adalah Naskah Dinas yang berisi pemberian wewenang kepada bawahan/badan hukum/kelompok orang/perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. Penerima wewenang ini nantinya akan mewakili pihak pemberi wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam surat kuasa. Seseorang dapat memberikan kuasa kepada orang lain dalam melakukan perbuatan tertentu, terdapat beberapa jenis surat kuasa, yaitu: 1. Pasal 1793 KUHPerdata, surat kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau dengan lisan, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. 2. Pasal 1795 KUHPerdata, pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. 3. Pasal 1796 KUHPerdata, pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-lata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Surat kuasa juga dapat berakhir, apabila surat ditarik kembali oleh si pemilik kuasa, adanya pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa, dan jika si kuasa meninggal dunia. Sementara itu ada bentuk surat kuasa lainnya, yaitu surat kuasa insidentil. Penggunaan surat kuasa ditujukan sebagai alat yang mempermudah seseorang untuk melakukan urusan dalam bidang hukum untuk mengurus kepentingannya lewat orang kedua yang membantu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Surat Kuasa terdiri atas: a. Judul Surat Kuasa: 1) Tulisan “SURAT KUASA” ditempatkan ditengah lembar naskah dinas; dan 2) Tulisan “Nomor” Surat Kuasa ditempatkan di bawah tulisan “Surat Kuasa.” b. Batang Tubuh Surat Kuasa: 1) Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan yang memberikan kuasa; 2) Tulisan “KUASA”; 3) Tulisan “Kepada”; 4) Nama, NIP, Pangkat dan Jabatan yang diberi kuasa; 5) Tulisan “UNTUK”; dan 6) Hal-hal yang menyangkut jenis tugas dan tindakan yang diluasakan c. Penutup Surat Kuasa: 1) Nama tempat dikeluarkan; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan; 3) Nama Jabatan yang memberi Kuasa; 4) Tandatangan Pejabat yang memberi kuasa; 5) Nama Jelas, Pangkat dan NIP bagi PNS; 6) Stempel Jabatan/Instansi; 7) Tulisan “Yang diberi Kuasa”; 8) Nama Jabatan yang diberi Kuasa; 9) Tandatangan pejabat yang diberi kuasa; dan 10) Nama Jelas, Pangkat dan NIP yang diberi kuasa. Penandatanganan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Bupati dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan Kop Naskah Dinas Jabatan dengan lambang negara berwarna kuning emas dan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah atas wewenang jabatannya dibuat diatas kertas ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Perangkat Daerah. Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dilakukan menggunakan huruf arial dengan ukuran huruf 12, jarak antara judul dan isi adalah dua spasi, . spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan, batas kiri kertas 3 cm, kanan 2 cm, atas 3 cm, bawah 3 cm sesuai kebutuhan. Ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm) serta kertas yang digunakan untuk Naskah Dinas adalah HVS 80 gram. Contoh format/bentuk Surat Kuasa dapat dilihat Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 120 Tahun 2020 halam 78 dan 79.